 |
| Anggota Komisi V DPR-RI Nusyirwan Soejono |
JAKARTA - Anggota Komisi
V DPR-RI Nusyirwan Soejono menganggap rencana pemerintah untuk membangun kereta
api cepat (high speed train) Jakarta - Bandung tidak peka terhadap kebutuhan
investasi yang mendesak dibidang infrastruktur pada saat ini."Rencana
pembangunan kereta api cepat tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan salah
sasaran," kata Nusyirwan dari komisi yang membidangi infrastruktur di
Jakarta, Kamis.
Seharusnya pembangunan
kereta api itu sesuai dengan rencana induk (master plan) perkeretaapian di
kementerian teknis dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Bukan kemudian muncul
begitu saja, ujar Nusyirwan.Nusyirwan menganggap rencana tersebut sudah
bertentangan dengan program kerja "nawacita" Presiden Joko Widodo
terutama pada butir "mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Menurut Nusyirwan apabila benar disebut investasi proyek itu
sebesar Rp61 triliun (bantuan Jepang) atau Rp71 triliun (bantuan Tiongkok)
sebenarnya dapat dipergunakan untuk membangun fly over atau under pass perlintasan
sebidang di sepanjang jalur kereta api Jakarta - Cirebon - Semarang - Surabaya
yang berjumlah ribuan."Kita belum membutuhkan kereta api dengan kecepatan
320 kilometer per jam. Cukup dengan kecepatan 150 kilometer per jam dengan
menghilangkan hambatan sepanjang jalur kereta api Jakarta - Cirebon - Semarang
- Surabaya sudah dapat mendorong kemajuan ekonomi secara signifikan," ujar
Nusyirwan.
Nusyirwan mengatakan
dengan investasi Rp61 triliun atau Rp71 triliun itu tentunya sudah tidak sesuai
dengan prinsip dasar transportasi publik aman, nyaman, dan terjangkau. Dengan
angka investasi sebesar itu paling tidak tiket yang dijual Rp200.000 sampai
Rp500.000, tidak rasional dengan daya beli masyarakat.Kemudian dengan investasi
sebesar itu tentunya akan menjadi beban bagi BUMN yang akan membangun proyek
tersebut pada masa yang akan datang. Generasi mendatang akan mendapat pekerjaan
rumah berupa kewajiban yang tidak kecil, ujar dia.
Nusyirwan mengatakan
dengan investasi sebesar itu, pemerintah dapat membangun jaringan transportasi
di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, serta wilayah-wilayah lain di
Indonesia.Nusyirwan menduga ada pihak-pihak yang sengaja menjerumuskan dan
mengganggu citra presiden melalui program-program yang tidak berpihak kepada
masyarakat seperti rencana pembangunan kereta api cepat Jakarta -
Bandung."Saya perkirakan untuk meningkatkan laju kereta api menjadi 150
kilometer per jam tidak membutuhkan investasi yang besar cukup Rp5 sampai 6
triliun, terutama dengan meniadakan simpangan sebidang disepanjang jalur
Jakarta - Cirebon - Semarang - Surabaya," ujar dia.
