 |
| Ilustrasi |
TANGERANG - Tarif
angkutan perkotaan atau angkot di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) belum turun.
Mayoritas pengusaha dan supir mengaku semakin terjepit lantaran beban biaya
operasional yang mesti ditanggung setiap harinya sudah tergolong tinggi.
Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tangsel, Sukanta mengatakan,
telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten. Sehingga
institusinya tidak bisa memutuskan perihal besaran tarif angkot."Karena ini kewenangan propinsi, saya
sudah koordinasi dengan Kadishubkominfo Banten," katanya saat dihubungi kabar6.com, Minggu (3/4/2016).
Sukanta memastikan,
hingga kini belum menjadwalkan pertemuan dengan Organisasi Angkutan Darat
(Organda) Kota Tangsel. Rapat koordinasi yang nantinya juga akan melibatkan
perwakilan pengusaha angkot digelar setelah ada kepastian hukum.
Ditambahkannya, kepastian
soal tarif angkutan umum itu nantinyaakan diatur dan tertuang dalam Surat
Keputusan (SK) Gubernur Banten Rano
Karno. "Menurutnya sedang di proses untuk membuat SK Gubernur
Banten," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden
Republik Indonesia Joko Widodo telah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
sebesar Rp500 per liter untuk jenis premium dan solar. Jokowi pun
menginstruksikan seiring itu harus diikuti oleh turunya harga tarif angkutan
umum.Ya untuk SK Gubernur saya gak
bisa prediksi kapan keluar dan besaran turunnya. Yang pasti tarif angkot harus
turun, secepatnya sesuai permintaan Presiden RI," tegas Sukanta.
Sumber: Klik di sini!
