 |
| Presiden Joko Widodo |
JAKARTA - Presiden Joko Widodo
menyatakan pola hubungan pemerintah dengan masyarakat sudah berubah. Rakyat
semakin menginginkan transparansi dan keterbukaan Informasi Publik Rakyat juga
menginginkan agar pemerintah membangun hubungan dialogis dengan masyarakat.
"Rakyat menginginkan pemerintah yang responsif, yang cepat merespons
keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat," ujar Presiden saat
membuka acara Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2015 di Istana
Negara, Selasa (15/12/2015).
Untuk itu, pemerintah di semua tingkatan,
BUMN, perguruan tinggi dan institusi-institusi lainnya harus segera
berubah."Berubah ke arah pemerintah yang terbuka atau open
government," ucap Jokowi Menurut Jokowi, pemerintahan terbuka akan mampu
mendorong partisipasi rakyat dalam proses pengambilan kebijakan
publik."Hanya dengan mengadops prinsip pemerintah terbukapemerintah di
semua tingkatan akan bisa membangun legitimasi, membangun, memperkuat
kepercayaan publik," ujar Jokowi.
Jokowi berpendapat pemerintahan terbuka
memungkinkan rakyat bisa berinteraksi dengan badan-badan publik secara
elektronik (e-goverment). Pemanfaatan teknologi informasi dalam interaksi
membuat komunikasi bisa dilakukan tanpa harus terhalang jarak dan waktu.
Sebaliknya, respons dari badan publik juga bisa disampaikan dengan lebih cepat
dan bisa dimonitor secara terbuka. "Rakyat bisa menyampaikan input, kritik
maupun keluhannnya terhadap pelayanan publik secara langsung dengan menggunakan
teknologi informasi, seperti call center, SMS, e-mail, Twitter, Facebook.
Informasi seperti itu yang saya gunakan untuk membuat kebijakan," ujar
Presiden.
Kepada badan-badan publik yang belum
membangun sistem elektronik, Presiden menganjurkan untuk mulai menggunakan
teknologi informasi sebagai media berinteraksi dengan rakyat maupun BUMN
berinteraksi dengan konsumennya. "Perbaiki terus prosesnya hingga rakyat
memang benar-benar bisa merasakan negara sudah hadir untuk menyelesaikan
persoalan-persoalan mereka,” ujar Presiden.J
okowi menyampaikan untuk mewujudkan pemerintah
yang terbuka, tidak hanya membutuhkan perubahan karakter, mentalitas dan pola
pikir kalangan birokrasi pemerintahan dan badan-badan publik, tetapi juga
reformasi Sistim dan pola kerja. "Terutama dengan menerapkan sistem
pemerintahan elektronik atau e-government mulai dari e-budgeting,
e-procurement, e-audit, e-catalogue, sampai cash flow management system dan
banyak lagi yang lain-lainnya,” ujar Presiden.
Penyalahgunaan Anggaran
Jokowi mengungkapkan manfaat lain penerapan
e-government, yakni bisa mempersempit ruang penyalahgunaan anggaran. Ke depan,
Jokowi menyatakan penerapan e-government akan berlaku di seluruh dunia. Karena
itu, ia mewanti-wanti seluruh pihak yang mempunyai simpanan di luar negeri
dalam jumlah yang besar untuk waspada. Itu karena berapa pun jumlah simpanan
uang yang dimiliki bisa dideteksi.
"Hati-hati nanti pada 2018,
keterbukaan secara global akan dimulai. Bapak ibu (pejabat publik) kalau ada
simpanan uang di Swiss, Singapura, Hong Kong, nanti tidak bisa ditutupi lagi,
jadi bagi yang simpanannya banyak, hati-hati," dia mengingatkan.
Sumber: Klik di sini!
