 |
JAKARTA - Pemerintah
Provinsi Banten segera memperbaiki infrastruktur terutama akses ke kawasan
industri dalam upay mendukung program pemerintah pusat dalam percepatan
investasi di bidang infrastruktur di Banten.
Gubernur Banten Rano Karno
mengatakan, untuk mendukung program investasi tersebut, Pemprov Banten segera
memperbaiki akses infrastruktur industri yang ada di Banten. Terutama,
perbaikan akses infrastruktur pada tiga Kawasan Industri Cikande yakni PT
Modern Industrial Estate di Kabupaten Serang, Kawasan Industri Wilmar
Bojonegara di Kabupaten Serang dan Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) di
Kota Cilegon.
"Pak Presiden
mengatakan jangan industrinya baik, akses keluarnya jelek. Kita akan patuhi
pesan dari Pak Presiden tersebut. Ini menjadi beban Pemprov dan APBN,"
kata Rano Karno usai menghadiri acara peresmian pembukaan Konsolidasi
Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) dan Peluncurkan Kemudahan Investasi Langsung
Konstruksi di Kawasan Industri. di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Gubernur Banten
mengatakan, pihaknya akan segera memperbaiki akses infrastruktur tersebut untuk
menunjang kelancaran arus di kawasan industri yang ada di Banten."Pasti
kita beri jaminan permasalahan infrasturktur di kawasan industri ini harus
baik. Upaya ini kita lakukan untuk mendorong upaya pemerintah dalam peningkatan
realisasi investasi proyek-proyek di bidang infrastruktur," kata Rano
Karno didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
(BKPMPT) Provinsi Banten Babar Suharso.
Rano mengatakan, selain
Provinsi Banten, terdapat lima provinsi yang menjadi percontohan untuk
melaksanakan kesempatan ijin investasi langsung konstruksi di kawasan industri
dengan proses perizinan selama tiga jam. Daerah yang melaksanakan program izin
investasi langsung konstruksi tersebut yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara."Kita bangga wilayah kita sudah
dipilih. Ini untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi Banten,"
katanya.
Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten Babar Suharso
mengatakan, berdasarkan amanat Presiden RI ada dua hal yang harus diperhatikan
oleh pemerintah daerah dan pusat, yakni permasalahan infrastruktur dan
deregulasi. Untuk infrastruktur adalah jalan akses menuju tiga kawasan industri
yang mendukung program investasi langsung kontruksi yang telah ditetapkan oleh
pemerintah pusat dalam hal ini BKPM RI, yakni Kawasan Modern Cikande Industrial
Estate seluas 1.800 hektar, Kawasan Industri Wilmar seluas 800 hektar dan
Kawasan Industri Krakatau Estate (KIEC) seluas 570 hektar.
"Dari tiga kawasan
ini, kalau KIEC jalan utama Cilegon-Anyer berada di jalan negara, begitupun
Kawasan Cikande berada di jalan Negara. Namun yang perlu menjadi perhatian
khusus kawasan Industri Wilmar di Kramat Watu dan Bojonegara di mana akses
keluarnya di Cilegon Timur masih kurang bagus. Termasuk akses dari Merak menuju
Bojonegara harus diperhatikan," katanya.
Babar menambahkan,
mengenai program deregulasi, Pemprov Banten juga mendukung program pemerintah
dalam upaya mendorong peningkatan realisasi investasi proyek-proyek di bidang
infrastruktur di daerah. Salah satunya melalui rencana penerapan layanan izin
investasi 3 jam untuk sektor infrastruktur.
Menurut Babar, saat ini
BKPM telah melaksanakan kegiatan layanan izin investasi 3 jam, kemudian
diimplementasikan ke dalam proyek-proyek infrastruktur."Konsepnya adalah
jika sebelumnya BKPM memberikan layanan tersebut melalui kemudahan pemberian
delapan produk perizinan dan satu surat booking lahan dengan syarat minimal
investasi Rp100 miliar atau 1.000 tenaga kerja dalam waktu 3 jam. Kini BKPM
membuka layanan tersebut untuk bidang infrastruktur tanpa persyaratan batasan
investasi Rp100 miliar dan 1.000 tenaga kerja," kata Babar.
Sumber: Klik di sini!
