 |
| Ilustrasi |
SERANG, (KB).- Rencana
rasionalisasi anggaran yang dilakukan satuan tugas (Satgas) rencana aksi
Pemprov Banten di tahun 2016 ini berdampak pada tenaga kerja sukarela (TKS)
yang tersebar di 43 SKPD. Saat ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten sedang
membahas nasib 5.000 lebih TKS ini.Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Provinsi Banten, Samsir mengatakan, pihaknya sudah meminta agar SKPD
menyerahkan data-data TKS tersebut. Dari 43 SKPD, 7 di antaranya belum
menyerahkan data.
"Masih ada 7 SKPD
yang belum menyerahkan data TKS, tetap saya tidak hafal mana saja itu. Memang
sedang dibahas terkait rasionalisasi, sedang dianalisis beban kerjanya. Belum
tahu apakah nanti akan dipangkas atau diapakan," kata Samsir, kepada
wartawan, Rabu (11/5/2016).
Ia menjelaskan,
masing-masing SKPD akan dimintai keterangan terkait keberadaan non-ASN
tersebut."Nanti kan dilihat dulu kebutuhannya seperti apa. Jadi nanti SKPD
dipanggil, bagaimana kebutuhannya, berapa," ujar Samsir. Diketahui jumlah
TKS cukup banyak berada di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
(DPPKD) sebanyak 633 orang, 585 orang di Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan
423, dan Biro Umum sebanyak 331 orang.
"Kalau di Setwan itu
penjelasan dari mereka memang masih sangat membutuhkan," tuturnya.Kepala
Biro Umum Setda Banten Sitti Ma'ani Nina mengatakan, jumlah pegawai non-ASN di
instansinya mencapai 331 orang."Di sini non-ASN itu ada 2 macam. Pertama,
bagian sarana prasarana (Sarpel) seperti pegawai lapangan seperti pamdal,
pengemudi, pramubakti, dan kedua administrasi seperti TKS itu, totalnya ada
331," ucap Nina.
Ia sudah menyerahkan
data-data tersebut ke BKD. Menurutnya, Biro Umum masih membutuhkan TKS tersebut
karena sesuai kebutuhan. Setidaknya Biro Umum mengeluarkan sekitar Rp 400
jutaan untuk honor pokok pegawai non-ASN tersebut setiap bulannya.
"Sudah diserahkan ke
BKD untuk dibahas. Nanti kalau dianggap berlebih, harus dicek lagi kompetensi
yang standarnya seperti apa. Melihat kondisi yang ada sekarang, menurut kami
sudah cukup. Kami berkeinginan mem-plotnya sesuai kompetensi,
pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM juga terus dilakukan,"
ujarnya.
Sebelumnya, Kepala DPPKD
Banten Nandy Mulya mengatakan, kemungkinan TKS tersebut akan tersisih sebagai
ekses dari rasionalisasi anggaran dari berbagai kegiatan di pemprov yang
dinilai boros."Kami masih inventarisasi, ada yang muncul tanpa SK pusat
itu barang kali akan tersisih," ucapnya.
