 |
| Ilustrasi |
PANDEGLANG, (KB).-Bakal
calon Gubernur Banten dari jalur independen, Achmad Dimyati Natakusumah, mulai
menghimpun kekuatan di wilayah Tangerang Raya dengan menghadiri sejumlah
undangan warga hingga mendatangi para tokoh di wilayah tersebut.Anggota DPR RI
dari daerah pemilihan Jakarta Barat itu, bahkan mendatangi rumah Wakil Wali
Kota Tangerang, Syahrudin, Rabu (4/5/2016).
"Saya ini wakil
rakyat duduk di DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta Barat yang segmentasi
pemilihannya mayoritas warga Tangerang. Saya asli anak Benteng, jadi sudah
biasa menghadiri undangan. Ini bagian dari tabiat kita sebagai orang Indonesia,
orang ketimuran yang mengedepankan silaturahim dengan sesama," tutur
Dimyati kepada Kabar Banten, seusai menghadiri undangan pernikahan anak dari Wakil
Wali Kota Tangerang, Syahrudin, Rabu (4/5/2016).
Berkaitan dengan
Pemilihan Langsung Gubernur (Pilgub) Banten 2017, Dimyati mengatakan kesiapan
dan keseriusannya untuk maju. Mantan Bupati Pandeglang dua periode kelahiran
Benteng Tangerang itu, tidak akan mundur sedikitpun. "Jika calon lain
sedang proses memperebutkan rekomendasi usungan dari DPP Partai, saya sudah
lebih jauh melangkah di tengah masyarakat. Jadi, jika calon lain masih dihantui
kegamangan soal rekomendasi, saya sudah siap-siap melenggang ke bursa Pilgub
dengan perahu rakyat," ujarnya.
Dukungan.
Sementara itu, Persatuan
Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dan Solidaritas Masyarakat Islam Tangerang
(SMIT) menyatakan dukungannya kepada Dimyati pada Pilgub Banten 2017.
"Dimyati itu orang asli Tangerang dan pernah menjabat Bupati Pandeglang
dua periode. Selaku Ketua PITI dan SMIT, saya siap berjuang total mendukung dan
merestui Dimyati maju dalam Pilgub Banten," kata H. Edi Sulaeman, Ahad
(8/5).
Menurut dia, rekam jejak
Dimyati bisa dilihat dari pengalamannya memimpin daerah hingga menjabat anggota
DPR RI dua periode."Saya kenal benar dengan ayahnya Dimyati bernama Mumu
Alamsyah. Dia tokoh perjuangan di Banten, dia pendiri TTKDH dan BPPKB di
Banten. Warisan orang tuanya itu melekat pada diri Dimyati," kata
Sulaeman.Berkaitan dengan strategis Pilgub, kata Sulaeman, organisasi
pergerakan yang dipimpinnya sudah mempersiapkan infrastruktur menuju Pilgub.
"Ormas pergerakan solidaritas Masyarakat Islam Tangerang dan Islam
Tionghoa Indonesia Provinsi Banten sepakat untuk save Dimyati menuju Banten
Satu," ujarnya.
Begitu juga dengan Dulur
Dimyati, yang bergerak menggalang dukungan masyarakat di wilayah utara, tengah,
dan selatan Banten. Langkah itu merupakan strategi untuk mempersiapkan
infrastruktur Pilgub yang mayoritas segmentasi kekuatan politiknya adalah
rakyat."Jika semua figur calon gubernur lainnya membangun transaksi
politik dengan partai, nah Dulur Dimyati membangun kontrak politik dengan
rakyat. Cukup mengejutkan bagi Dulur Dimyati sudah mengantongi dukungan menuju
1 juta KTP,” kata
Pamungkas, Ahad (8/5/2016).
Ia mengatakan, dukungan
KTP itu merupakan modal sekaligus kekuatan politik rakyat dan tidak menutup
kemungkinan kekuatan dulur Dimyati dalam Pilgub bisa mencapai 60 persen hingga
Juni nanti. Kontrak politik itu, kata dia, tidak sekadar kesepahaman dan dukungan
dalam pilgub. Akan tetapi, yang lebih penting kontrak politik ini sebagai tolok
ukur aspirasi masyarakat Banten tentang harapan dan keinginan Banten untuk
lebih maju.
"Kami sudah
menghitung matang kekuatan masing-masing figur calon gubernur, termasuk
kekuatan elektabilitas petahana. Melihat kekuatan masing-masing calon, kami
optimistis Dulur Dimyati akan menjadi calon mengejutkan dengan kekuatan dahsyat
dari masyarakat Banten," ujarnya.
Berdasarkan data dari
dulur Dimyati, belasan program yang akan disodorkan kepada rakyat Banten itu
antara lain program raskin gratis yang diberikan kepada masyarakat tanpa
dipungut biaya sepeserpun. Program yang pernah digulirkan Dimyati saat menjabat
Bupati Pandeglang dua periode itu, menjamin orang miskin menerima tanpa biaya.
Jika warga dikenakan membayar raskin, itu akan membuka celah bagi pihak yang
tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan uang raskin dari masyarakat,” kata Pamungkas.
Program lainnya, yaitu
bantuan santunan kematian bagi seluruh warga senilai Rp 1 juta dan bantuan
biaya nikah kepada masyarakat serta bebas biaya sekolah sebelum Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) keluar, untuk membantu anak-anak sekolah
menyelesaikan pendidikannya.
“Agar SDM bisa
unggul dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Selain itu, pemberantasan
buta aksara. Bukan hanya itu, juga membebaskan biaya berobat bagi keluarga
miskin, menggratiskan KTP, KK, akta kelahiran. Sebab, identitas itu kebutuhan
masyarakat yang harus dimiliki dan itu kewajiban keuntungan negara juga sebagai
hak masyarakat,” tuturnya.
