 |
| Presiden Joko Widodo |
JAKARTA - Pemerintah
telah menetapkan tiga kebijakan utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) 2017 untuk memperkuat perekonomian nasional di tengah
masih bergejolaknya perekonomian global.
Presiden Joko Widodo
dalam pidato penyampaian RAPBN 2017 dan Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta,
Selasa (16/8), menyebutkan, tiga kebijakan utama tersebut, di antaranya
kebijakan perpajakan, belanja dan pembiayaan. “Pertama, kebijakan perpajakan yang dapat mendukung ruang gerak
perekonomian,” katanya.
Menurut Presiden, selain
sebagai sumber penerimaan, perpajakan diharapkan dapat memberikan insentif
untuk stimulus perekonomian. Kedua, Presiden menambahkan, kebijakan belanja
akan memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas,
yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan
infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran dan
penguatan desentralisasi fiskal.
Ketiga, lanjut Presiden,
kebijakan pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan
menjaga defisit dan rasio utang. “Selaras dengan
kebijakan fiskal jangka menengah, pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal
tahun 2017 adalah ‘Pemantapan
Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan
Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan,” katanya.
Menurut Kepala Negara,
belum pulihnya perekonomian global dan beberapa negara mitra dagang utama, yang
diiringi masih rendahnya harga komoditas, masih menjadi risiko yang dapat
mengganggu kinerja perekonomian nasional.
Di samping itu, Presiden
menilai, negara-negara maju juga sedang bergulat menghadapi tantangan pemulihan
ekonomi, sehingga masih terdapat ketidakpastian kebijakan keuangan, termasuk
sebagian negara menerapkan kebijakan penggelontoran likuiditas.
“Di tengah situasi perekonomian
global yang belum sepenuhnya normal, APBN harus dapat menjadi instrumen fiskal
untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan serta
penciptaan lapangan kerja,” katanya.
Dalam mendukung hal
tersebut, Presiden menekankan, APBN ke depan juga perlu realistis, mampu
menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan baik
dalam jangka pendek maupun jangka menengah.
