Dalam Pengentasan Desa Tertinggal, 17 Kementerian Siap Bantu Pandeglang

 Peta Kabupaten Pandeglang

PANDEGLANG, (KB).- Sebanyak 17 kementerian turun tangan membantu Kabupaten Pandeglang keluar dari statusnya sebagai daerah tertinggal.

Sebab, pengentasan daerah tertinggal bukan saja tugas Kemendes Des PDT dan Trasmigrasi, namun juga harus ada keterlibatan menteri lainnya. Hal itu dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigarasi (Kemndes PDT), Eko Putro Sandjojo, dalam peresmian pembangunan dua jembatan di Kadubera, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, (12/9/2016).

Menurut dia, pengentasan daerah tertinggal bukan saja tugas Kemendes Des PDT dan Trasmigrasi, tapi ada keterlibatan tupoksi menteri lain. “Jadi begini, program nasional, program desa itu bukan hanya program kementrian desa saja. Tapi juga program 17 kementrian di kabinet, seperti Kementerian Pertanian, Menteri UKM, Kemenpupera, dan Menteri Kelautan,” kata Eko.

Dia mencontohkan, Desa Kadubera yang akan dijadikan tempat pengembangan unggulan jagung. Pihaknya akan mengajak Menteri Pertanian dalam penanganannya. Bagitu juga untuk infrastrukturnya akan dilibatkan Menteri Pupera, UKM dan BUMN agar menangani bulog investasi di sarana panennya.

“Jadi dengan begitu terintergrasi dan tidak terpencar-pencar, sehingga hasilnya akan lebih maksimal,” katanya.

Eko mengaku optimistis pemerintah pusat akan membuat program desa unggulan. Oleh karena itu bupati atau kepala daerah sangat penting dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dengan demikian, pusat tidak akan salah melucurkan program.

“Seperti di Pandeglang ini,  bupatinya memiliki agresip luar biasa dalam memperjuangkan daerahnya. Oleh karena itu bantuannya dapat banyak karena itu tadi bupatinya proaktif. Seperti jembatan, ya kami kasih ini. Nah hal-hal seperti ini yang kami harapkan ada masukan  bupati dan gubernurnya, kalau tidak begitu pemerintah pusat bisa salah megelontorkan program,” ujarnya.

Dia menekankan semua desa agar Dana Desa (DD) yang terus disalurkan setiap tahunnya oleh pemerintah pusat, akan selalu bertambah. Sehingga anggaran itu berkembang, setiap desa harus membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMdes).   

“DD itu setiap tahunnya Rp 47 triliun, bahkan tahun depan akan naik lagi kira-kira Rp 600- Rp700 juta/desa. Tapi kenyataannya di desa itu antara Rp 800- Rp 2 miliar dapetnya.Itu dilakukan karena komitmen pemerintah dan amanat UU tiap tahunnya harus ditambah. Jadi saya minta semua desa terutama tiap desa di Pandeglang  harus punya Bumdes,” ujarnya.

Bupati Pandeglang, Hj.  Irna Narulita berterimakasih kepada Kemendes PDT yang sudah memberikan bantuan dua jembantan gantung yang nilainya sekitar Rp 1 miliar lebih. Jembatan itu bagian dari hal penting yang dibutuhkan masyarakat Pandeglang khususnya diwilayah Kadubera Kecamatan Picung.

“Sangat jelas bantuan itu bermanfaat bagi masyarakat, dengan adanya pembangunan jembatan akan mempermudah masyarakat saat menuju ke sekolah, mengangkut hasil panen dan akan membuat perputaran ekonomi didaerah semakin lancar,” ujarnya.

Dia berharap kedepannya akan ada bantuan lagi dari pemerintah pusat, seperti Kemendes PDT.  Kabupaten Pandeglang butuh pembangunan jembatan untuk membangkitkan dari ketertinggalan. “Mudah-mudahan kedepannya akan digelontorkan lagi bantuannya,” katanya.