 |
| Menteri Keuangan Sri Mulyani |
"Namun itu akan
dilakukan secara hati-hati dan melihat belanja yang memang cukup
menggembirakan, karena banyak kementerian/lembaga yang melakukan belanja secara
tepat waktu," kata Sri Mulyani saat konferensi Pers usai Rapat Terbatas
membahas perkembangan APBN 2016 dan RAPBN 2017 di Kantot Presiden Jakarta,
Jumat.
Menurut Mulyani, hal ini
dilakukan agar momentum pertumbuhan agar tidak terganggu karena memperhatikan
beberapa tambahan risiko, seperti "cost recovery".
"Tentu kita akan
tetap memantau penerimaan negara dari pajak, bea cukai, dan PNBP," kata
Mulyani.
Mulyani mengungkapkan
penerimaan negara hingga Agustus sebesar 46,1 persen dari target APBN-P 2016
senilai Rp1.786,2 triliun.
Dari sisi penerimaan yang
harus diperhatikan sangat teliti adalah penerimaan bulan ini dan tiga bulan ke
depan, kata Mulyani seraya menambahkan, pihaknya akan menentukan kemampuan
membelanjai seluruh pengeluaran yang menjadi komitmen pemeritah.
"Ada risiko dari
cost recovery penerimaan sumber daya alam migas, dimana sampai Juli realisasi
cost recovery mencapai 6,5 miliar dolar AS, di APBN-P 2016 hanya dianggarkan 8
miliar dolar AS," kata Mulyani.
Menkeu memperkirakan akan
melebihi sehingga akan memberikan tambahan pengeluaran yang akan mengurangi
penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sumber daya alam.
"Ini yang perlu kita
tambahkan dari sisi kemungkinan risiko APBN-P 2016," ungkap Menkeu.
Dengan kondisi ini,
katanya, presiden menginstruksikan agar terus melaksanakan pengurangan belanja,
seperti yang telah disampaikan Rp64,7 triliun untuk berbagai
kementerian/lembaga.
Mulyani untuk berita
baiknya, yaitu bahwa belanja negara mengalami percepatan, banyak
kementerian/lembaga yang cukup cepat melakukan penyerapan anggaran pada awal
tahun karena perencanaan makin baik.
"Ada percepatan
belanja, utamanya untuk infrastruktur. Kami perkirakan pada akhir tahun
penyerapan belanja akan lebih tinggi dari rata-rata setiap tahunnya yakni
mencapai 97,1 persen. Ini tentu saja merupakan berita baik karena pemerintah
semakin baik dalam merencanakan dan mengeksekusi," katanya.
Penghematan belanja untuk
transfer ke daerah, kata Mulyani, akan melakukan bersama kementerian Dalam
Negeri memantau masing-masing daerah agar pihaknya meyakinkan pengendalian dan
penundaan DAU dan DBH tidak akan mengganggu kegiatan di Pemda yang terkena
kebijakan ini.
"Kita juga akan
terus mengupayakan apabila terdapat kemampuan untuk melakukan pembayaran dari
penundaan DAU ini pada Desember, terutama untuk daerah yang saat ini merasakan
penundaan DAU ini sangat menekan APBD-nya," jelasnya.
Sri Mulyani mengatakan
pihaknya akan terus melihat kemungkinan melakukan pembayaran untuk daerah pada
Desember apabila memang penerimaan negara memungkinkan.
