Puluhan Ribu Honorer Siapkan Mogok Nasional



 Ilustrasi

JAKARTA, (KB).-Sekitar 40.000 tenaga honorer kategori 2 (K-2) siap turun ke jalan dan menggelar aksi mogok nasional selama dua hari, 15 September mendatang. Mereka menuntut kejelasan sikap Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terhadap nasib mereka.Rencana tersebut disampaikan Forum Honorer K2 se-Indonesia (FHK2I) dan Persatuan Guru Republik Indonesia kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI, Kamis (27/8/2015). 

"Kami menerima aspirasi soal ketidakjelasan sikap Pemerintah dalam menyelesaikan kasus tenaga honorer K2 yang berjumlah 439.956," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy.

Mereka telah merencanakan sejumlah titik dalam aksi nanti yakni Kementerian PAN/RB, Istana Presiden, dan Gedung DPR RI. Sebanyak 439.000 tenaga honorer akan meninggalkan pekerjaan mereka selama dua hari. Lukman mengatakan Komisi II kecewa dengan Menteri PAN/RB Yuddy Chrisnandi. Kesepakatan Komisi II dengan Menteri Yuddy, sudah berkali-kali dibuat. Namun, realisasi pengangkatan tenaga honorer K1 dan K2 pada 2015 ini belum juga jelas. Adapun kesepakatan yang dimaksud ada tiga hal. Pertama, Kementerian PAN/RB memberikan sikap tegas dan solusi termasuk panganggarannya di tahun 2015 ini. Kedua, menyelesaikan permasalahan tenaga honorer K2 secara komprehensif paling lambat Desember 2015.Ketiga, tenaga honorer K2 yang tidak lulus tes akan diselesaikan dengan formula khusus. Namun, dengan tidak adanya kejelasan dan solusi, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, ditambah beban ekonomi yang berat sekarang ini.

"Kami setiap hari menerima pengaduan dari para tenaga honorer, baik secara perorangan maupun melalui organisasi organisasi mereka," kata Politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut. Lukman berharap Menteri Yuddy segera merealisasikan kesepakatan tersebut.Dia mengingatkan ketidakjelasan sikap Pemerintah bisa menjadi bom waktu karena menyangkut nasib 439.956 orang honorer. "Tinggal dikalikan berapa anggota keluarga mereka yang menunggu kejelasan Pemerintah," kata dia.