Anggota DPR: Perlu Kelonggaran Pelaksanaan APBN Dibidang Infrastruktur

 Ilustrasi
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR-RI Nusyirwan Soejono mengatakan perlunya pemerintah memberikan kelonggarartan terhadap pelaksanaan APBN 2015 dibidang infrastruktur sampai dengan April 2016."Selain untuk menjaga kualitas pelaksanaan program anggaran, perpanjangan waktu penyelesaian anggaran tersebut diharapkan mampu menjaga momentum penguatan pertumbuhan ekonomi," kata Nusyirwan di Jakarta, Senin.

Anggota yang berasal dari komisi yang membidangi infrastruktur tersebut mengatakan pentingnya memberikan kelonggaran dalam menyelesaikan program kementerian dan lembaga karena masih lemahnya kondisi ekonomi global dan regional saat ini."Ditambah lagi seiring pergantian kepemimpinan pemerintahaan lima tahunan ini, juga dibarengi perubahan nomenklatur beberapa kementerian," kata Nusyirwan yang juga anggota Badan Anggaran DPR-RI.

Menurut Nusyirwan beberapa faktor tersebut setidaknya membutuhkan waktu penyesuaian kurang lebih enam bulan. Demikian pula sebenarnya kondisi tersebut juga terjadi di daerah, dimana banyak kegiatan di daerah dengan sumber pembiayaan berasal dari APBN juga belum berjalan normal.Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono dalam kesempatan raker nasional mengatakan,  langkah percepatan pembangunan infrastruktur PUPR melakukan lelang dini sejak September ini untuk pelaksanaan APBN 2016."Pada awal 2016, paket pekerjaan pembangunan infrastruktur sudah dapat ditandatangani dan penyerapan Bulan Januari sudah bisa mencapai 6,5 persen," ujar dia.

Secara terperinci Menteri PUPR ini menuturkan, angka tersebut setelah dilakukan lelang dini terhadap 61 proyek jalan dan jembatan di Ditjen Bina Marga senilai 3,7 triiun rupiah, dan akan dilanjutkan hingga Bulan Desember dengan total jumlah paket sebanyak 7.987 paket senilai 54,9 triliun rupiah."Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Menteri Basuki.


Wakil Presiden Jusuf Kalla saat melakukan kunjungan ke Kementerian PUPR mengatakan, turunnya harga baja dan aspal sebagai bahan pokok pembangunan infrastruktur turun akibat merosotnya harga minyak dunia. Ini merupakan peluang untuk membangun infrastruktur dengan biaya lebih murah, ujar dia."Tahun lalu harga minyak dunia lebih dari 100 dolar AS, sekarang harganya 50 dolar AS. Ongkos angkut mustinya juga lebih murah. Biaya sewa alat berat juga diskon karena banyak alat berat pertambangan yang menganggur," tambah Wapres.