 |
| Ilustrasi |
JAKARTA, (KB).-Persatuan
Guru Republik Indonesia menyesalkan Kebijakan pemerintah, karena dukungan
anggaran untuk pengangkatan honorer K2 tidak masuk dalam APBN 2016. Padahal
sebelumnya sudah ada isyarat dari Kementerian PAN-RB untuk melaksanakan
tuntutan para guru honorer.
"Pada pertemuan dengan
perwakilan PGRI dan guru honorer pada 15 September lalu, Menteri PAN-RB
menyatakan pemerintah siap mengangkat seluruh tenaga honorer Kategori 2 yang
jumlahnya sebanyak 439.956 orang untuk menjadi pegawai negeri sipil secara
bertahap dengan verifikasi," kata Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo kepada
pers, di Jakarta, Jumat (6/11/2015).
Selanjutnya, sesuai
kesepakatan dengan Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB telah melakukan rapat
simultan dengan lintas instansi untuk membahas tindak lanjut penanganan tenaga
honorer K2.Namun, kata Sulistiyo, saat ini dukungan anggaran untuk pengangkatan
honorer K2 tidak masuk dalam APBN 2016 yang telah disahkan, dan pihaknya akan
menelusuri penyebab kegagalan pengangkatan tenaga honorer K2."Kami akan
telusuri apakah ini memang keputusan dari Presiden Joko Widodo atau ada
pihak-pihak lain yang tidak menghendaki," katanya lagi.
Menurut Sulistiyo,
pemerintah hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp 118 miliar untuk mengangkat
guru honorer selama empat tahun, yakni periode 2016--2019, dan jumlah tersebut
tidak seberapa bila dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan untuk
membiayai pameran buku di Frankfurt Book Fair 2015.
Terkait hangatnya
pemberitaan tenaga honorer K2, Juru Bicara Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, Herman Suryatman mengatakan bahwa para tenaga
honorer K2 diharapkan untuk tetap tenang, karena apa yang diberitakan terjadi
salah penafsiran."Menteri PAN-RB konsisten memperjuangkan nasib para
tenaga honorer K2 dan kami minta para tenaga honorer K2 tidak terprovokasi
dinamika pemberitaan yang berkembang," katanya.
Ia mengatakan Menteri
PAN-RB, Yuddy Chrisnandi tidak pernah mengatakan ada pembatalan pengangkatan
honorer K2 yang benar saat ini dukungan anggaran belum tersedia."Tentu hal
tersebut harus dibicarakan secara intensif dengan DPR, karena hak penganggaran
ada di DPR, Pak Menteri konsisten memperjuangkan nasib teman-teman
honorer," katanya. (Ant)
Sumber: Klik di sini!
