 |
| Ilustrasi |
SERANG - Pemerntah
Provinsi Banten berharap segera memiliki Divisi Regional (Divre) Bulog
tersendiri dalam upaya memudahkan kordinasi terkait penyaluran dan penyediaan
beras, mengingat Banten saat ini masih bergabung dengan Divre Bulog DKI
Jakarta."Kami berharap Perum Bulog segera membentuk Bulog Divre Banten,
karena potensi di Banten lebih besar," kata Gubernur Banten Rano Karno usai pelepasan bantuan raskin untuk
kabupaten/kota di pendopo gubernur di Serang, Selasa.
Rano mengatakan, Pemprov
Banten sudah menegaskan bahwa pemisahan bulog dari divre DKI Jakarta-Banten,
dinilai penting mengingat kebutuhan dan potensi di Banten jauh lebih besar dari
DKI Jakarta, jika melihat dari potensi sawah. Selain itu Pemprov Banten dengan
bulog juga bisa lebih fokus dalam melakukan kordinasi berkaitan dengan
kepentingan urusan logistik terutama pengadaan beras untuk raskin dan penampung
hasil pertanian di Banten.
"Kami sudah
mengusulkan ke Bulog supaya Banten tersendiri. Ini akan lebih fokus dan rentang
kendali yang lebih dekat," katanya.
Ia mengatakan, hal serupa
juga seperti PT PLN sudah tidak lagi digabung dengan daerah lainnya, karena PLN
Banten sudah tersendiri."Kemarin
PLN juga beraudiensi dengan kita dan sekarang sudah tersendiri untuk Banten.
Ini artinya lebih fokus kita," kata Rano Karno.Sementara itu Kepala Perum
Bulog Divre DKI-Banten Agus Dwi Indirato mengatakan, pemisahanan bulog divre
Banten dari DKI Jakarta sangat dimungkinkan mengingat potensi di Banten sangat
besar.
Hal tersebut menjadi
pertimbangan pusat mengingat potensi wilayah, potensi pengadaan dan potensi
penyaluran raskin menjadi pertimbangan di kantor pusat."Sangat
dimungkinkan untuk dipisahkan. Sekarang ini kan sedang ada restukturisasi di
kantor pusat, mungkin nanti secara bertahap baru ke divre," kata Agus.
Menurutnya, kepentingan
jika dipisahkan divre Banten dan DKI Jakarta diantaranya berkaitan dengan
rentang kendali untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat."Memang
selama ini dari 34 provinsi, kita tidak masing-masing provinsi menjadi divre.
Selama ini masih ada beberapa provinsi yang gabung termasuk DKI dengan Banten,
karena hanya ada 26 divre se-Indonesia," kata Agus.
Sementara terkait
pengawasan kualitas raskin di daerah, pihaknya menjamin kualitas raskin untuk
ukuran medium lebih baik lagi dan siap mengganti beras yang berkualitas jelek
jika ada keluhan atau pengaduan dari masyarakat."Sesuai dengan kemampuan
anggaran pemerintah yang dimilki, jadi kualitas raskin ini adalah ukuran medium
dengan harga yang ditentukan pemerintah Rp1600 per kilogram. Pengawasan kita
sampai pada titik distribusi," kata Agus.
Sumber: Klik di sini!
