 |
| vIlustrasi |
Pemerintah Provinsi
Banten dan DPRD setempat berkomitmen untuk terbuka dalam pembahasan APBD,
supaya bisa diketahui oleh masyarakat alokasi anggaran ke mana dan untuk apa
saja.
"Eksekutif sangat
siap, memang seyogyanya seperti itu bisa diketahui dan disaksikan masyarakat.
Kalau legislatif mengajak seperti itu, kami sangat siap," kata Sekretaris
daerah (Sekda) Banten Ranta Suharta, dikutip Antara, Jumat (8/1/2016).
Bahkan, kata dia, dalam
pelaksanaan rapat-rapat pembahasan APBD tersebut juga tidak perlu di luar
daerah atau di luar Banten. Karena di Banten juga memiliki banyak fasilitas
yang bisa dimanfaatkan untuk rapat-rapat tersebut."Di sini juga di ruang
rapat bisa. Kenapa harus di luar-luar, justeru itu yang saya inginkan,"
kata Ranta seusai menghadiri pelantikan 236 pejabat eselon III dan IV di
lingkungan Provinsi Banten.
Pihaknya sebagai Ketua
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sangat siap jika pembahasan anggaran
dilakukan terbuka dan disaksikan masyarakat, supaya bisa diketahui oleh
masyarakat luas mengenai kondisi APBD Banten.Ranta mengatakan, dengan adanya
pelantikan pejabat eselon II, III dan IV tersebut, diharapkan bisa mempercepat
pelaksanaan APBD Banten 2016 tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan
program kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD Banten 2016."Pekan ini
pelantikan sudah selesai semua.
Minggu depan pembuatan
SK-SK PPK dan lainnya. Kita harapkan awal Pebruari ini kegiatan dalam APBD
Banten 2016 sudah bisa dijalankan," kata Ranta.Sebelumnya Ketua DPRD
Banten Asep Rahmatullah menyampaikan komitmennya untuk terbuka dalam melakukan
pembahasan APBD, sehingga proses pembahasan anggaran tersebut bisa diketahui
oleh masyarakat dalam upaya mengontrol dan mengawasi anggaran tersebut,
termasuk melalui media massa."Silahkan saja kami terbuka dan kita kawal
bersama pembahasan APBD ini. Mudah-mudahan kedepan Banten ini bisa lebih baik
lagi," kata Asep Rahmatullah saat berdiskusi dengan wartawan di DPRD
Banten.
Sumber: Klik di sini!
