 |
| Gubernur Banten Rano
Karno |
SERANG - Gubernur Banten
Rano Karno mengatakan, pembangunan desa harus ditunjang oleh sumberdaya
manusia, dalam hal ini aparatur desa yang andal. Tanpa aparatur dan kelembagaan
desa yang kompeten, cita-cita ’Membangun
Indonesia dari Pinggiran’ seperti yang
tertuang dalam nawacita akan sulit terealisasi. Oleh karena itu, aparatur
Pemerintah Desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat harus memiliki
kemampuan dalam mengelola aset, dan administrasi pemerintahan desa.
“Kami harus
mampu mewujudkan pembangunandesa sebagai basis pembangunan dalam rangka
mensejahterakan masyarakat secara ekonomi, dan basis dalam membangun sistem
nilai masyarakat untuk mengukuhkan karakter jati dirinya,” jelas Rano.
Rano mengatakan aparatur
desa harus juga memiliki jiwa profesionalisme dalam memberikan pelayanan publik
seperti kebutuhan dasar masyarakat, kemampuan penyiapan pengembangan ekonomi
desa, pengelolaan keuangan dan kelestarian lingkungan hidup.Dalam mewujudkan
cita-cita tersebut, ujar dia, Pemprov Banten telah memperjuangkan program
pembangunan berskala nasional yang telah disahkan dalam peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek
strategis nasional.Dengan adanya proyek berskala nasional tersebut, Rano
menuturkan akan berdampak kepada perkembangan perekonomian di Banten.
“Dampak dari
pembangunan tersebut harus diperkuat oleh pengelola desa yang andal. Strategi
untuk menghadapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten melakukan
beberapa langkah seperti Bintek untuk para sekretaris desa se-Provinsi Banten
yang diikuti oleh 1238 sekretaris desa dan 118 orang dari aparatur kecamatan,
peningkatan kapasitas bagi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
dan peningkatan kapasitas bagi KPM,” ucapnya.
Dalam mengawal bantuan
keuangan dari pemerintah pusat ke desa, BPPMD Banten juga difasilitasi untuk
membina pendamping yang terdiri dari tenaga ahli tingkat kabupaten, pendamping
desa di kecamatan dan pendamping lokal desa yang berkedudukan di desa.
"Sebanyak 659 tenaga pendamping tersebar di seluruh wilayah Provinsi
Banten,” kata Kepala BPPMD Banten Sigit
Suwitarto pada Bimtek Penguatan Kualitas SDM Aparatur Desa dalam Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat Menuju Desa Mandiri se-Provinsi Banten 2016, Kamis
(11/2/2016).
Sigit menegaskan, upaya
peningkatan kualitas SDM aparatur desa merupakan tuntutan yang harus dilakukan
melalui berbagai pelatihan dan bimtek, sehingga program pembangunan desa yang
telah berjalan diimbangi dengan tenaga yang kompeten. Sigit berharap, Pemprov
Banten terus melanjutkan program-program yang telah diupayakan dan tertuang
dalam perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek
strategis nasional, memperkuat kelembagaan desa yang tidak dibiayai, baik oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, dan pemantapan tugas kelembagaan
desa seperti kepala desa, sekretaris desa dan lembaga desa seperti Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim
Penggerak PKK (TP-PKK), Karang Taruna, dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
Perlu diketahui, program
pembangunan berskala nasional yang telah disahkan dalam peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek
strategis nasional, seperti proyek pembangunan infrastruktur jalan tol jalan
tol Serang – Panimbang
(83,6 Km), Jalan Tol Kunciran – Serpong
(11,19 Km), Jalan Tol Serpong – Cinere (10,14
Km), Proyek Pembangunan Prasarana Dan Sarana Kereta Api Dalam Kota, Kereta Api
Ekspres Shia (Soekarno Hatta – Sudirman),
proyek pembangunan bandar udara baru, dan percepatan infrastruktur
transportasi, listrik dan air bersih untuk 10 Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional (KSPN) Tanjung Lesung.
Sumber: Klik di sini!
