 |
| Wakil Ketua KPK Laode M
Syarif |
JAKARTA - Upaya
pemberantasan korupsi masih gencar dilakukan para pendekar antikorupsi di KPK.
Namun cara yang agak berbeda ingin ditonjolkan KPK di bawah kepemimpinan Agus
Rahardjo. Analogi mencabut gulma atau tanaman pengganggu disebut Wakil Ketua
KPK Laode M Syarif sebagai salah satu caranya. Menurut Syarif, memberantas
korupsi jangan hanya menangkap orang per orang, tetapi harus secara
keseluruhan.
"Kasih contoh, dulu
kemarin itu kan ditangkap Luthfi Hasan Ishaaq. Orangnya ditangkap untuk perkara
itu tapi kartelnya masih hidup sampai sekarang. Dulu jaringan itu enggak
dicabut. Kalau akar serabut dicabut itu kan banyak," ucap Syarif Jumat
(12/2/2016). Menurut Syarif praktik korupsi di Indonesia masih menggunakan cara
lama.
Permainan curang
dilakukan pada pengadaan barang dan jasa, pembangunan suatu proyek atau masalah
perizinan."Sebenarnya korupsi di Indonesia itu belum canggih. Sebagian
sangat canggih, tapi sebagian besar itu masih belum canggih. Seperti pengadaan,
perizinan, jadi masih sifat transaksional yang belum canggih. Tapi ada beberapa
hal yang sophisticated misalnya dibuat sejak perencanaan pembangunan proyek,
dan itu betul-betul pejabat dan pengusaha," kata Syarif.
Ke depan, model
pemberantasan korupsi yang difokuskan KPK yaitu melakukan penindakan dengan
upaya pencegahan. Cara seperti itu dapat dilakukan agar praktik penyimpangan
yang sama tidak terulang kembali. Sementara itu Deputi Pencegahan KPK Pahala
Nainggolan yang ikut dalam kunjungan ke detikcom, mengaku sempat was-was ketika
KPK hendak berfokus pada pencegahan. Menurut Pahala, taring KPK ada pada bagian
penindakan.
"Saya baru 3 bulan
di KPK tapi deg-degan juga waktu nanti kita fokus pencegahan, mati gue.
Penindakan, kalau enggak ada penindakan, pencegahan itu enggak ada
giginya," ucap Pahala.Pahala memberi contoh ketika hendak mengundang
Sekretaris Daerah Aceh, Papua, dan Papua Barat yang membuat heboh media-media
lokal. Hal itu lantaran bentuk surat yang dikirimkan agak
'menyeramkan'."Awalnya kami kirim surat 'Kepada Gubernur untuk menugaskan
Sekda, lalu berikutnya kami kirim surat mengundang sekda, baru mereka berani
datang. Jadi segitu takutnya sama KPK, karena penindakannya," kata Pahala.
Pahala menyebutkan, KPK
nantinya akan semakin rajin mengirimkan sinyal-sinyal keberadaan KPK di
daerah-daerah. Menurutnya, hal tersebut akan menjadi warning bagi para pelaku
koruptor untuk mengurungkan niatnya."Kita sangat ingin media pengirim
sinyal. Mulai saat ini KPK mengawal APBD, di sana mungkin sinyalnya lebih
jelas, kita bergerak di bidang apa dan sebagainya. Sekarang modelnya
pencegahannya bergerak ke model itu, kalau dulu kita sosialisasi, ah sudah
selesai itu. Kalau kita belajar dari kementerian dari sekda ini, syukur-syukur
partai yang kita datangi," ucap Pahala.
Sumber: Klik di sini!
