 |
| Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) |
JAKARTA - Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan pembelian lahan
untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, Selasa (12/4/2016).Mengenakan
kemeja batik berwarna cokelat, Basuki tiba sekitar pukul 09.05 WIB dengan mobil
Land Cruiser berpelat nomor B 1966 RFR.
Kepada awak media, Basuki
mengaku membawa dokumen yang persis sama seperti yang ia bawa untuk BPK saat
melakukan audit investigatif terkait pembelian lahan oleh Pemprov DKI untuk
pembangunan RS Sumber Waras."Persis seperti yang kita bawa untuk BPK. BPK
ya semua, semua yang kita pernah bawa ke BPK. Kan BPK sudah pernah melakukan
audit investigasi. Itu saja," kata Ahok setibanya di Gedung KPK, Jakarta,
Selasa (12/4) pagi.
Dalam hasil audit
investigatifnya, BPK menyebut adanya enam penyimpangan yang terjadi dalam
pembelian lahan tersebut, mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pembentukan
tim pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras. Tak hanya itu, penyimpangan juga
terjadi dalam pembentukan harga dan penyerahan hasil pembelian. kan? sekarang
saya pengen tahu KPK mau nanya apa. Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok,"
katanya.
Namun, Basuki tak
menjelaskan lebih jauh ngawur-nya audit investigatif yang dilakukan BPK. Basuki
langsung masuk lobi Gedung KPK untuk memulai proses permintaan
keterangan.Sebelumnya, Senin (11/4), KPK telah meminta keterangan Ketua Yayasan
Sumber Waras, Kartini Mulyadi terkait penyelidikan kasus yang sama. Namun,
Kartini yang rampung dimintai keterangan sekitar pukul 19.50 WIB memilih
bungkam.
Kartini yang menggunakan
kursi roda, tak berkomentar apa pun mengenai keterangan yang disampaikan kepada
penyelidik KPK.Komisioner KPK, Laode M Syarif pun belum dapat berkomentar
mengenai permintaan keterangan terhadap Kartini. Syarif hanya membenarkan
kedatangan Kartini sehubungan dengan penyelidikan pembelian lahan untuk RS
Sumber Waras."Iya (terkait RS Sumber Waras). Tapi belum tahu detail yang
didapatkan oleh penyelidik," kata Syarif.
Sebelumnya, Komisioner
KPK, Alexander Marwata menyatakan untuk meningkatkan status kasus ini ke tahap
penyidikan, pihaknya tidak hanya semata-mata menemukan adanya dugaan
pelanggaran prosedur. Tetapi juga memastikan adanya niat jahat saat pelanggaran
prosedur itu dilakukan.Alex tak membantah hasil audit investigatif yang
dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu bahan untuk
menyelidiki kasus Sumber Waras.
Namun, Alex
mengungkapkan, hasil audit ini perlu ditelaah dan dikonfirmasi kembali dengan
keterangan sejumlah pihak.Dikatakan, terdapat perbedaan peraturan yang
digunakan BPK dengan Pemprov DKI terkait pembelian lahan untuk pembangunan RS
Sumber Waras. Dalam audit BPK disebut, pengadaan tanah di atas satu hektar
harus dilakukan dengan membentuk panitia pengadaan. Padahal, aturan ini telah
diperbarui dengan terbitnya peraturan presiden tahun 2014 yang menaikkan syarat
pembentukan panitia dilakukan untuk pengadaan lahan di atas lima hektare.
KPK saat ini tengah
menyelidiki kasus pembelian lahan untuk RS Sumber Waras. KPK pun telah menerima
hasil audit investigatif yang dilakukan BPK. Kasus pembelian lahan RS Sumber
Waras bermula dari temuan BPK bahwa DKI mengalami kelebihan bayar sebesar Rp
191 miliar dari anggaran sebesar Rp 755 miliar yang digunakan dalam pembelian
lahan di rumah sakit Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat, untuk pembangunan RS
Sumber Waras.
Hal tersebut pertama kali
terungkap dalam LHP BPK terhadap APBD DKI tahun 2014 Dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi,
terdapat indikasi kerugian negara yang diakibatkan pembelian lahan
tersebut.Menurut Basuki, audit investigatif yang dilakukan BPK tersebut ngawur.
Untuk itu, Ahok ingin mengetahui keterangan apa saja yang ingin digali tim
penyelidik KPK darinya."Makanya itu kan audit BPK dan KPK sudah pernah
audit investigasi ya."
Sumber: Klik di sini!
