 |
| Presiden Joko Widodo |
JAKARTA - Presiden Jokowi
menghadapi dilema mereshuffle (perombakan) kabinet meskipun kebijakan tersebut
hak prerogatifnya.Demikian Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky
Khadafi, di Jakarta, Selasa (13/7).
“Kalau tidak
ada reshuffle setelah Lebaran ini maka akan terjadi gejolak di DPR, khususnya
dilakukan Fraksi Golkar dan Fraksi PAN,” papar
Khadafi. Dilema, katanya, karena bagaimana pun Jokowi harus mengakomodasi
Golkar dan PAN dan menempatkan kader partai tersebut di kabinet hasil reshuffle
nanti.
“Jokowi bisa
dituduh ingkar janji kalau tidak ada reshuffle,” papar Khadafi.Sebab ketua partai itu, menurut Khadafi, sangat berharap
sekali ada reshuffle kabinet setelah Lebaran ini.”Inilah yang saya perkirakan akan terjadi gejolak di DPR, bisa saja mereka
menghambat program kerja pemerintah yang membutuhkan persetujuan DPR,” ujarnya.
Di sisi lain, terang
Khadafi, Jokowi bisa disebut pengkhianat partai politik (parpol) pendukung
pemerintah sebelumnya dengan menampung kader kedua partai tersebut (Golkar dan
PAN) di kabinet hasil reshuffle.“Inilah yang
menjadi dilema Jokowi. Parpol pendukung pemerintah sebelumnya menganggap Golkar
dan PAN tidak pernah mengeluarkan keringat dalam mendukung pencalonan pasangan
Jokowi-Jusuf Kalla di Pemilu Presiden lalu, kok dapat jatah kursi di kabinet,” ucap Khadafi.
PROFESIONAL
Penempatan kader Golkar
dan PAN di kabinet hasil reshuffle dengan mengurangi jatah parpol pendukung
pemerintah tentu tidak akan setuju. “Inilah dilema
Jokowi,” papar Khadafi.
Khadafi menyarankan
kepada Jokowi kalau memang akan melakukan reshuffle kabinet, maka jangan
sekadar bagi-bagi kursi semata, tapi harus mengedepankan profesional dan
keahlian serta integritas dari calon menteri yang akan diangkat karena kondisi
bangsa sekarang ini yang perlu segera penyelesaiannya.
“Namun Jokowi
tetap memperhatikan parpol pendukungnya, karena kalau tidak diperhatikan maka
dukungannya akan setengah-setengah kepada pemerintahan Jokowi,” cetus Khadafi.
