 |
| Meski Meraih WDP, Pansus LHP Berikan Belasan Catatan |
PANDEGLANG, (KB).-Panitia
khusus (pansus) DPRD tentang LHP BPK memberikan belasan catatan terhadap
temuan-temuan laporan keuangan pemerintah daerah, meski laporan keuangan daerah
tahun 2015 meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Hal itu dikatakan Ketua
Pansus LHP BPK, Rika Kartikasari saat paripurna jawaban bupati terhadap
pemandangan umum fraksi-fraksi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015,
dan penyampaian laporan Pansus LHP di ruang paripurna DPRD Pandeglang, Kamis
(21/7/2016).
Laporan paripurna
tersebut dipimpin Ketua DPRD Pandeglang, Gunawan bersama tiga wakilnya, Erin
Fabiana,Yuliana, dan Duriat. Hadir pula Bupati Pandeglang, Irna Narulita dan
Wakil Bupati, Tanto Warsono Arban.
Dalam laporan pansus
dibacakan Rika Kartikasari, pansus meminta bupati untuk menegur para kepala
SKPD yang setiap tahun menjadi langganan temuan BPK. Baik itu temuan yang
bersifat administrasi, penyajian pelaporan maupun dari sisi
anggaran."Perlu ada evaluasi secara maksimal bagi para SKPD yang terkena
catatan BPK. Evaluasi ini untuk memberikan perbaikan, terutama dalam
pelaksanaan pelaporan keuangan daerah," ujar Rika.
Selain itu, pansus
menyarankan pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis
(bintek) dan workshop bagi bendahara keuangan di SKPD. Dengan bintek,
diharapkan dapat memberikan kemampuan bagi para bendahara dalam melakukan
pelaporan keuangan daerah.
Pansus berharap bupati
melakukan perbaikan secara maksimal terhadap Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD). Sebab, selama ini instansi itu belum maksimal dalam
mengemban tugas pokok dan fungsinya, termasuk fungsi pelayanan terhadap
masyarakat.
"Pansus harap SKPD
yang terkena temuan kerugian keuangan negara untuk segera menyelesaikannya
dengan cepat dan cermat agar laporan keuangan tahun depan bisa lebih baik lagi,
termasuk dalam penyajian laporan keuangan berbasis akrual," tuturnya.
