 |
| Eko Putro Sandjojo |
JAKARTA - Menteri Desa
Penanggulangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo jamin dana
desa tidak akan berkurang meskipun pemerintah memotong anggaran kementerian. Ketika
bersilaturahmi dengan awak media di lingkungan Kemendes PDTT akhir pekan lalu,
Eko mengatakan mendukung kebijakan pengurangan APBN oleh pemerintah.
“Kita harus realistis dengan
kondisi keuangan negara. Tapi pengurangan anggaran ini tidak akan menganggu
program dana desa. Kita bisa kurangi dari penggunaan dana untuk seminar,
kunjungan ke daerah, rapat-rapat dan lainnya,” ujar Eko yang siap menerima kritik dan saran dari media massa. “Kita mau transparan. Kalau ada kinerja Kemendes
PDTT yang tidak berhasil silahkan diungkap. Itu akan jadi masukan bagi kita dan
akan diperbaiki kedepannya.
Saat ini, lanjutnya
anggaran dana desa yang disalurkan Rp46,9 triliun.Setiap desa akan mendapatkan
dana sebesar Rp700 juta hingga Rp800 juta. Sedangkan pada tahun sebelumnya
hanya Rp250 juta hingga Rp300 juta desa atau total hanya Rp20,7triliun. “Tahun depan diharapkan dana desa yang turun Rp78
triliun dan tahun selanjutnya mencapai Rp107 triliun,” kata Eko.
Pada kesempatan tersebut,
Eko mengungkapkan tentang masih banyak desa-desa yang tidak memiliki produk
unggulan dan sarana pendukung untuk distribusi pasca panen, sehingga
perekonomian di desa tersebut sulit ditingkatkan.
Untuk mengatasi masalah
tersebut, pihaknya berupaya menggandeng pimpinan pemerintah daerah seperti
Gubernur, Bupati, Walikota dan pejabat daerah lainnya.
“Kami berharap para Gubernur,
Bupati, dan Walikota bisa memberi masukan atau usulan produk-produk unggulan
diwilayahnya, agar dana desa yang diberikan bisa dimaksimalkan untuk mendukung
pengadaan dan pendistribusian produk unggulan satu desa,” harap Eko.
Dia mengungkapkan saat
ini jumlah BUMDes di seluruh Indonesia mencapai 12.095 badan usaha. Jumlah ini
masih jauh dari jumlah total desa di Indonesia yang mencapai 74.744 desa.
Diharapkan dalam tiga tahun kedepan seluruh desa di Indonesia mempunyai minimal
satu badan usaha milik bersama.
Lebih jauh Eko
menjelaskan jika BUMDes mempunyai potensi luar biasa dalam mengerakkan ekonomi perdesaan.
Agar lebih efektif pengelolaan BUMDes akan disesuaikan dengan aspirasi
masyarakat berdasarkan potensi masing-masing desa.
“Kita punya pengalaman baik di
masa lalu saat koperasi pernah booming dan menjadi pengerak perekonomian desa.
Diharapkan hal itu juga akan terjadi pada BUMDes, tentunya dengan perbaikan
manajemen dan tata kelola,” ujarnya.
