Di G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan Transparan

 Presiden Joko Widodo
dan Presiden Tiongkok Xi Jinping
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.

Seperti yang disampaikan Tim Komunikasi Presiden, Jakarta, Senin (5/9/2016). Indonesia pun mendorong dibentuknya sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan. 

Selain itu, kepada sejumlah negara anggota G20, Indonesia juga menghimbau setiap negara untuk tidak membuat kebijakan yang merugikan negara lain.

"Mengingat perlambatan ekonomi global, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan pajak kita dalam menjaga iklim bisnis dan investasi. Hal ini membutuhkan sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan," ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Jokowi, kebutuhan akan kerjasama internasional dalam sistem perpajakan tersebut berguna untuk menghindari adanya penghindaran pajak dan mendorong kebijakan pajak yang kondusif di masing-masing negara anggota.

Presiden percaya bahwa sistem tersebut pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan bagi negara-negara berkembang.Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo mendukung kerjasama dan koordinasi antar negara-negara anggota G20 guna mewujudkan hal tersebut.

Adapun bentuk dukungan kerjasama yang dimaksud oleh Presiden ialah implementasi dari Automatic Exchange of Information (AEoI) atau yang biasa disebut dengan keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan.

"Saya percaya, transparansi keuangan melalui AEoI akan bermanfaat dalam mengatasi arus keuangan terlarang yang telah menghasilkan kerugian bagi negara-negara berkembang selama bertahun-tahun," imbuhnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong untuk dilakukannya kerja sama terhadap pemberantasan korupsi. Presiden menyebut, Indonesia dapat dijadikan contoh utama dari negara yang proaktif memerangi perilaku korupsi. "Dalam hal ini, Indonesia dapat menjadi contoh negara yang aktif memerangi korupsi," tambahnya.