 |
| Ilustrasi |
SERANG - Pemerintah
Provinsi Banten mengakui masih perlu peningkatan sinergitas antara pusat dan
daerah dalam upaya akselerasi pembangunan khusunya di Provinsi Banten.Asisten
Daerah Bidang Pemerintahan (Asda I) Pemprov Banten Anwar Mas'ud di Serang,
Kamis, mengatakan sinergitas pemerintah pusat dan daerah, khususnya di Provinsi
Banten masih harus lebih ditingkatkan.
Ia menyoal beberapa hal
yang sampai saat ini belum ada upaya penyelesaiannya seperti keberadaan Bandara
Internasional Soekarno-Hatta yang wilayahnya masuk Provinsi Banten, namun
administratif dan lainnya masuk ke DKI Jakarta, begitu juga dengan pajak
kendaraan bermotor yang bernomor polisi (berplat) B di Tangerang yang merupakan
wilayah Provinsi Banten.
"Tentunya sinergitas
ini kami upayakan terus ditingkatkan, dalam upaya mempercepat pembangunan yang
tengah dijalankan," kata Anwar Mas'ud.
Anwar juga menyampaikan
soal kendala dalam pembangunan di Provinsi Banten, karena infrstruktur masih
terbatas dan adanya ketimpangan antara utara dengan selatan di Banten. Namun
demikian, pemerintah daerah terus berupaya memberikan pelayanan dasar bagi
masyarakat.
"Saat ini di Selatan
sudah ada pabrik semen, kemudian Waduk Karian dan Sindangheula mulai dibangun,
Tol Serang-Panimbang juga tak lama lagi sudah mulai pembebasan lahan.
Mudah-mudahan infrastruktur dasar ini bisa menggenjot sektor lain," kata
Anwar Mas'ud dalam dialog publik bertajuk "Sinergitas Pusat-Daerah Dalam
Membangun Banten yang Berkemajuan dan Berwawasan Kenusantaraan" di
Auditorium Lt. III Untirta Serang.
Dengan pembangunan
infrastruktur yang sedang dilaksanakan, diharapkan bisa diformulasikan
bagaimana sinergitas pusat dengan daerah, sehingga dapat melaksanakan
pembangunan lebih baik. Sementara, Anggota DPD RI Syadeli Karim tak menampik
kerap kali persoalan koordinasi menjadi kendala selama ini. "Jangankan
pusat dengan provinsi, antara provinsi dengan kabupaten/kota juga sukar,"
katanya.
Menurutnya, maju tidaknya
Banten ke depan indikatornya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi di Banten dan
pembangunannya. Namun melihat realitas saat ini di Banten, Indeks Pembangunan
Manusi (IPM) dibawah 1 persen, kemudian pengangguran 5,5 persen dan kemiskinan
juga bertumbuh. Ia mengusulkan kepada pemerintah daerah agar mengumpulkan
seluruh anggota legisl atif asal Banten yang duduk di tingkat pusat dalam suatu
forum yang membahas berbagai persoalan Banten dan bagaimana solusinya."Ini semata-mata
untuk membangun Banten," katanya.
Sementara narasumber
lainnya Anggota Kadin Banten, Aeng Haerudin mengatakan, ke depan perlu adanya
peningkatan SDM entrepreneur di Banten dengan difasilitasi pemerintah. Upaya
tersebut perlu dilakukan dalam upaya memberikan penguatan serta proteksi untuk
menghadapi persaingan atau upaya menigkatkan daya saing daerah.
"Saya sedikit miris,
Kadin wadahnya para pengusaha, tetapi orang-orang Banten ini kebanyakan bukan
pelaku pedagang dan industriawan. Kalau pemerintah peduli, kami harapkan adanya
pendidikan 'entrepreneur' yang difasilitasi pemerintah." kata Aeng.
Sedangkan pengamat
politik ekonomi Ichsanuddin Noorsy yang juga pembicara dalam dialog publik
tersebut menyoroti realisasi anggaran Provinsi Banten tahun 2015 pada semester
pertama yang hanya mencapai 30 persen. Realisasi anggaran ini jauh lebih buruk
dari pemerintah pusat yang mencapai 56 persen.
"Dalam ekonomi
makro, melihat angka seperti ini pasti yang ada di kepala yaitu soal
pengangguran, kemiskinan, ketimpangan. Angka ini artinya mengarah pada
ketidakberesan. Pertama dampaknya pada perencanaannya, pada pelaksanaan, dan
keempat pengawasannya," kata Ichsanuddin.
APBD Banten yang dicapnya
tak berkualitas sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Banten. Artinya,
pertumbuhan ekonomi di Banten juga tidak berkualitas. Menurutnya, satu wilayah
yang potensinya luar biasa tetapi kemudian tingkat pengangguran tinggi, hal
tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Banten tidak berkualitas. Dalam
ekonomi, pertumbuhan tidak berkualitas adalah pertumbuhan yang tidak mampu
membuka lapangan kerja, pertumbuhan yang tidak mampu mengatasi kemiskinan.
Sumber: Klik di sini!
