 |
| Ilustrasi |
SERANG, (KB).-Pemerintah
Provinsi Banten optimistis penyerapan APBD 2015 hingga akhir tahun nanti
mencapai 90 persen. Sebab, berdasarkan capaian prediksi kinerja di triwulan IV
ini progres penyerapan anggaran menyentuh angka 87 persen. Gubernur Banten Rano
Karno menyatakan penyerapan anggaran belanja langsung di lingkungan Pemprov
Banten diprediksi mencapai 90 persen hingga memasuki triwulan terakhir pada
tahun anggaran 2015.
“Penyerapan
anggaran diprediksi mencapai 90 persen. Posisi per hari ini 87 persen, tetapi
tadi dilaporkan bahwa banyak SKPD yang melakukan pencairan hari ini,” kata Gubernur Banten, di Pendopo KP3B, Kota
Serang, Senin (28/12/2015).
Dari data Biro Ekonomi
dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) capaian prediksi kinerja triwulan IV
hingga bulan Desember 2015 lebih tinggi dibandingkan waktu yang sama tahun 2014
lalu. Pada tahun 2014 serapan anggaran Pemprov Banten hanya Rp 78,65 % atau Rp
6,192 triliun dengan pagu belanja Rp 7,872 triliun dan Silpa mencapai 1,679
triliun. Untuk tahun 2015 ini pagunya Rp 9,278 triliun, sementara yang terserap
Rp 8,150 triliun, dengan prediksi Silpa Rp 1,377 triliun. “Saya meminta kepada para pengelola satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) untuk terus meningkatkan kinerjanya, semoga tahun depan
bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Menurut dia, realisasi
atau penyerapan anggaran pada 2015 sekitar 90 persen sudah cukup ideal untuk
mendorong pembangunan daerah. “Memang
beberapa SKPD masih ada yang rendah, tapi ternyata mereka terus berjalan
menyelesaikannya. Saya tadinya memprediksi hanya 80 persen, ternyata bisa
mencapai 90 persen, artinya ini cukup baik. Adapun permasalahan di DBMTR yang
capaiannya masih rendah dikarenakan pembebasan lahan, kemudian DSDAP, dan Dinas
Pendidikan. Tapi Dinas Pendidikan tadi laporan per hari ini ada beberapa
pencairan makanya sampai angka 80 persen lebih,” katanya.
Menurut Kepala Biro
Ekbang Provinsi Banten, E. Kusmayadi, ada kenaikan cukup signifikan kinerja
pada 2015 dibanding 2014 lalu. "Secara fisik realisasi pada tahun ini
sebesar 94,39 persen dan secara keuangan sebesar Rp 87,85 persen atau senilai
Rp 7,562 triliun. Ini cukup signifikan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.
Seperti yang dikatakan Pak Gubernur juga, Silpa per 23 Desember 2015 sebesar Rp
1,27 triliun.
Dengan nilai ini saja sudah
lebih rendah dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 1,9 triliun. Jumlah silpa
ini masih bisa berkurang karena masih ada realisasi yang berjalan,"
katanya.Ia menjelaskan, dari posisi silpa Rp 1,27 triliun tersebut ada
penambahan yang berasal dari penyertaan modal PT BGD terkait pembentukan Bank
Banten yakni senilai Rp 250 miliar. "Jadi nilai Rp 1,27 triliun itu posisi
saat ini. Kemudian ditambah penyertaan modal PT BGD sebesar Rp 250 miliar yang
dianggarkan pada APBD perubahan 2015," katanya.
Harus tepat sasaran
Menurut Wakil Ketua DPRD
Banten, Nuraeni, ukuran baik tidaknya kinerja pemerintahan tak melulu dilihat
dari segi besarnya penyerapan anggaran. Terpenting, kata dia, program-program
yang dilaksanakan Pemprov Banten tepat sasaran. "Jangan dilihat dari besar
tidaknya penyerapan anggaran saja. Kalaupun serapannya bagus lihat outputnya
besar tidak? Kalau serapan tinggi tetapi enggak ada outputnya, atau tidak tepat
sasaran buat apa," kata Nuraeni, ditemui Senin (28/12/2015).
Ia mengapresiasi langkah
Gubernur Banten Rano Karno yang menjadikan hasil evaluasi kinerja tersebut
sebagai pertimbangannya dalam mengevaluasi personel di SKPD. "Memang sudah
seharusnya dievaluasi. Ya, kalau dikatakan telat, ya tidak ada kata terlambat
memang. Namun, Komisi I sudah jauh-jauh hari menilai ke arah sana, agar kinerja
kepala SKPD dievaluasi kepala daerah terkait penyerapan anggaran rendah,"
ujar koordinator Komisi I ini.
Namun, ia berharap hal
tersebut betul-betul dilaksanakan. "Jangan hanya pepesan kosong,"
ucapnya.Ditanya apakah evaluasi yang dimaksud harus juga diikuti dengan rotasi
mutasi, menurutnya, gubernur dan sekda punya penilaian akan hal itu. "Ya
mungkin gubernur punya penilaian sendiri. Pak Sekda punya catatan sendiri
sebagai ketua TAPD. Berhak melakukan rotasi mutasi atas dasar kinerja,"
katanya. Lebih jauh, ia juga berharap evaluasi yang dilakukan secara
menyeluruh, termasuk penempatan pejabat dari mulai eselon IV sampai eselon II
harus sesuai kompetensi.
"Evaluasi semuanya.
Termasuk menjaga kekompakan para ASN. Jangan ada kubu-kubuan," katanya.
Sumber: Klik di sini!
