 |
| Ilustrasi |
SERANG, (KB).-Dua
pasangan kepala daerah terpilih di Provinsi Banten direncanakan awal Februari
dilantik. Dua pasangan tersebut yakni Bupati dan Wakil Bupati Serang terpilih
Ratu Tatu Chasanah-Panji Tirtayasa dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon
Tubagus Iman Ariyadi-Edi Ariadi.
Kemungkinan besar pelantikan kedua pasangan
kepala daerah disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo. "Saya
berusaha ingin awal-awal Februari. Sekarang sedang dipersiapkan masyarakat.
Partisipasi not bad tapi juga tidak baik," kata Irman.
Lebih baik Bupati Serang
terpilih Ratu Tatu Chasanah saat dikonfirmasi menyatakan sudah mendengar
informasi rencana pelantikan yang akan dilaksanakan pada Februari. Menanggapi
rencana pelantikan tersebut, Tatu menyatakan kesiapannya. “Ya lebih cepat lebih baik, karena saat ini program
pembangunan sudah berjalan. Jika terlalu lama pelantikannya, dikhawatirkan akan
menghambat pembangunan. Karena ada kebijakan yang tidak bisa dilakukan oleh
Penjabat Bupati, melainkan harus oleh bupati defenitif,” tuturnya.
Petunjuk ke daerah semua
sudah kami kirim. Menunggu nanti dengan setneg (sekretariat negara) mengatur
waktunya, teknisnya, dan undang-undangnya bagaimana karena masih ada pilkada
yang bersengketadan ada sejumlah daerah yang masa jabatannya itu baru habis
Juni," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan,Jakarta, Selasa (19/1/2016).
Tjahjo menjelaskan
pelantikan rencananya dilangsungkan bersamaan di Istana Kepresidenan. Sementara
serah terima jabatan bisa dilakukan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing. Para kepala daerah terpilih yang masih
menghadapi sengketa hasil pemilu harus menunggu pelantikan tahap berikutnya.
"Ya menunggu pada tahap berikutnya. Jangan sampai yang bersengketa itu
menyandera pilkada yang sudah selesai," kata Tjahjo.
Langkah itu dilakukan,
kata Tjahjo agar jangan sampai adanya pihak-pihak yang bersengketa justru
menyandera pilkada yang sudah selesai.Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) Zulkifli Hasan mengapresiasi Mahkamah Konstitusi yang betul-betul
memutuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan cara
itu, dia meyakini semua pihak relatif bisa menerima dengan baik keputusan MK.
Ketua Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) Irman Gusman mengatakan pilkada memang juga dibahas dalam
Pertemuan Konsultasi Presiden RepublikIndonesia dengan para Pimpinan Lembaga
Negara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/1/2016). "Pilkada tadi yang
kita sampaikan, agar kalau sudah ada putusan segera melantik bupati, walikota,
gubernuryang terpilih," kata Irman. Dia juga memandang proses penyelesaian
sengketa pilkada di MK sudah berjalan baik.
Dia berharap semua
sengketa bisa segera diputuskan agar ada kepastian hukum kepala daerah
terpilih. Secara keseluruhan, DPD memandang pilkada serentak 2015 berhasil
walau masih ada kekurangannya. "Minusnya partisipasi masyarakat dalam
pestarakyat itu dirasakan. Selama ini kita khawatir money politic sehingga
gairah masyarakat tidak kelihatan dan gairah datang ke bilik juga kurang.
Padahal salah satu ukuran demokrasi itu juga partisipasi masyarakat.
Sumber: Klik di sini!
